Scroll untuk baca berita
DaerahJawa Tengah

Kerusakan Parah Jalan Nasional Limpung–Tersono: Diduga Akibat Galian C Ilegal, Warga Desak Penegakan Hukum

406
×

Kerusakan Parah Jalan Nasional Limpung–Tersono: Diduga Akibat Galian C Ilegal, Warga Desak Penegakan Hukum

Sebarkan artikel ini
Jalan rusak akibat sering dilalui dumptruk Yang lalu lalang muat matrial dari galian c Yang di duga ilegal

NEWS-BIDIK,//BATANG, JAWA TENGAH – Kondisi jalan nasional yang menghubungkan Kecamatan Limpung dan Tersono di Kabupaten Batang semakin mengkhawatirkan. Kerusakan di sejumlah titik jalan membuat permukaan berlubang besar dan membahayakan pengendara, terutama pengguna sepeda motor. Pantauan di lapangan pada Kamis (8/05/2025) menunjukkan bahwa arus lalu lintas terganggu akibat lubang yang menimbulkan kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Warga menduga kerusakan ini terjadi akibat aktivitas lalu lintas berat dari truk-truk pengangkut material hasil galian C. Truk bertonase tinggi tersebut disebut melintas tanpa pengawasan dan tidak diimbangi dengan perawatan jalan yang memadai. Aktivitas ini disinyalir berasal dari usaha penambangan di sekitar aliran sungai yang dilakukan tanpa memperhatikan dampak terhadap infrastruktur dan lingkungan.

Lebih jauh, kegiatan galian C ini juga menimbulkan polusi udara akibat debu di musim kemarau, serta bahaya jalan licin dan longsor saat musim hujan. Masyarakat pun mendesak adanya tindakan tegas terhadap pelaku usaha tambang yang diduga tidak memenuhi ketentuan hukum.

Salah satu pengusaha galian berinisial AB disebut-sebut sebagai aktor utama di balik aktivitas ini. Jika terbukti, maka tindakan tersebut diduga telah melanggar sejumlah ketentuan hukum, antara lain:

Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang melarang pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan dan dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin resmi (IUP, IUPK, atau SIPB) dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Pasal 274 dan 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terkait kerusakan dan gangguan fungsi jalan akibat aktivitas kendaraan bertonase tinggi tanpa izin serta sanksi pidana terhadap perusak jalan umum.

Masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Kabupaten Batang segera melakukan penertiban terhadap truk-truk bertonase berat, menindak tegas aktivitas galian ilegal, serta memperbaiki infrastruktur jalan yang telah rusak parah. Harapannya, keselamatan pengguna jalan dapat kembali terjamin dan dampak lingkungan dapat diminimalkan.

Tinggalkan Balasan

Aceh

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setelah dua warga Kubang Gajah diwajibkan melapor ke Polsek Kuala Pesisir usai dilaporkan PT Socfindo Seunagan atas dugaan pengambilan berondolan sawit kering. Warga mempertanyakan penerapan asas keadilan karena berondolan yang dipersoalkan disebut merupakan sisa panen yang telah lama tertinggal di lokasi pembuangan janjang kosong (jangkos), sementara pihak perusahaan hingga kini belum memberikan keterangan resmi.”

Daerah

“Final Camat Cup 2026 di Alun-alun Malangbong berlangsung meriah dengan antusiasme ratusan penonton. Plt Camat Malangbong mengajak masyarakat menjaga sportivitas dan ketertiban, sementara KOK Malangbong mengapresiasi kerja keras panitia yang telah menyukseskan turnamen bola voli antar desa sebagai ajang pembinaan atlet sekaligus mempererat persatuan masyarakat.”

Aceh

“Dugaan aktivitas illegal logging di kawasan hutan lindung Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, KPH Wilayah IV, dan Satgas PKH bertindak tegas, transparan, serta mengusut tuntas apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak yang melindungi praktik pembalakan liar tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci menyelamatkan hutan Aceh dari kerusakan yang semakin meluas.”

Daerah

“Diduga sebuah rumah di Ngemplak, Boyolali, digunakan sebagai lokasi penyimpanan dan penjualan LPG tanpa izin. Pemilik rumah mengaku bukan agen maupun pangkalan resmi serta menyampaikan adanya klaim keterlibatan pihak lain, termasuk menyebut oknum kepolisian sebagai ‘backing’. Seluruh pengakuan tersebut masih bersifat sepihak dan belum mendapat konfirmasi dari pihak yang disebut maupun aparat berwenang.”