Daerah

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”

“Dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di SPBU 44-523-02 Karangmoncol, Kabupaten Pemalang, masih memerlukan pembuktian dan verifikasi secara menyeluruh. Setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta, data transaksi, serta hasil pemeriksaan pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak yang dapat merugikan pihak tertentu. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, transparansi, serta profesionalisme jurnalistik.”

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”

Dalam pemaparan materi hukum, Ipda Fathul Alim memberikan penjelasan mengenai berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001, serta penyesuaian ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Papan anggaran belum jadi, mungkin satu minggu lagi. Peralatan APD belum dibeli. Terkait BPJS Ketenagakerjaan, kami akui tidak didaftarkan,” ujar Kepala Sekolah TK/TA Srikandang 02, Siti Aisyah.

Aktivitas pemindahan BBM dari kendaraan ke wadah penampungan oleh sejumlah pihak di lapangan disebut dengan istilah “kencingan”. Namun, istilah maupun aktivitas tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum tanpa adanya pemeriksaan dan pembuktian dari pihak berwenang.

Selain meminta klarifikasi, pihak Bos Heri meminta empat media tersebut memberikan hak jawab dan melakukan koreksi apabila setelah proses verifikasi ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan fakta.

Terlebih, keterangan mengenai pasokan hingga lima ratus liter per hari merupakan informasi yang perlu diverifikasi oleh aparat penegak hukum maupun instansi terkait.

“Peristiwa ini menyebabkan satu warga meninggal dunia dan satu warga masih dalam pencarian. Selain itu, satu warga mengalami luka berat dan tiga warga mengalami luka ringan,” ujar Berton dalam keterangannya, Selasa, 22 September 2026.

Bukti transfer yang ditunjukkan kepada redaksi mencatat transaksi Rp35 juta pada 13 September 2025 pukul 09.21 WIB melalui layanan m-Transfer BCA dengan status berhasil, menuju rekening atas nama BPR Arto Moro PT.

Pengemudi bus EPA Star, Waniri (55), warga Blora, Jawa Tengah, meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

Salah seorang anggota kelompok tani berinisial atau bernama Sarwoto mengaku membeli pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dan Urea dengan harga Rp135.000 per sak. Pengakuan tersebut disebut juga dituangkan dalam pernyataan bermaterai yang ditandatangani yang bersangkutan.

“Ucapan selamat dan dukungan dari keluarga besar Detasemen Intelijen Kodam IV/Diponegoro kepada Letkol Arh Agus Fithriyanto, S.A.P., yang mengikuti Pendidikan Jabatan Golongan V atau Letkol TA 2026, merupakan bentuk kebanggaan dan doa bersama agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan dalam menjalani pendidikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh semakin memperkuat kapasitas

“Kami mengecam keras dugaan pengeroyokan terhadap anggota kami, M. Sholeh. Namun, kami tetap menghormati proses hukum dan meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, transparan, serta berdasarkan alat bukti.”

Warga juga menyampaikan bahwa sebagian lahan yang menjadi persoalan diduga merupakan lahan garapan masyarakat yang selama ini diklaim oleh pihak perusahaan. Selain itu, mereka menyebut persoalan terkait areal tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya.

“Dengan kesamaan visi dan misi, kami berharap program kerja yang disusun dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami juga akan terus menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya Walisongo sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi,” lanjutnya.