Jawa BaratNEWS BIDIK KAB BEKASI

Udi Kurnia: Golkar Kabupaten Bekasi di Bawah Nahkoda Baru Harus Semakin Solid dan Jadi Garda Terdepan

4066
×

Udi Kurnia: Golkar Kabupaten Bekasi di Bawah Nahkoda Baru Harus Semakin Solid dan Jadi Garda Terdepan

Sebarkan artikel ini

NEWSBIDIK, BEKASI — Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi telah menetapkan H. Akhmad Marjuki, SM., MM. sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi untuk periode 2025–2030. Pergantian kepemimpinan tersebut disambut positif oleh jajaran kader dan pengurus partai, termasuk struktur organisasi di tingkat kecamatan hingga desa.

Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Cikarang Timur, Udi Kurnia, SE., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Musda yang berlangsung di Nuanza Hotel, Cikarang Selatan, Senin (24/8/2026).

Menurut Udi, terpilihnya Akhmad Marjuki menjadi momentum penting bagi Partai Golkar Kabupaten Bekasi untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus meningkatkan peran partai di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah. Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada H. Akhmad Marjuki. Ini merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Kami berharap kepemimpinan baru ini dapat membawa angin segar bagi konsolidasi Partai Golkar di Kabupaten Bekasi,” ujar Udi kepada awak media, Selasa (25/8/2026).

Ia menilai tantangan Partai Golkar dalam lima tahun ke depan tidaklah ringan. Karena itu, diperlukan soliditas seluruh struktur dan kader agar program serta agenda partai dapat berjalan secara efektif hingga ke tingkat paling bawah.

Udi berharap kepemimpinan Akhmad Marjuki mampu memperkuat persatuan internal serta menjadikan Partai Golkar semakin dekat dengan masyarakat.

“Harapan kami, di bawah kepemimpinan Pak Marjuki, Golkar Kabupaten Bekasi semakin solid, semakin maju, dan kembali menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Musda ke-XI tersebut diikuti sekitar 1.000 kader Partai Golkar. Sejumlah unsur pemerintahan, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta tokoh lintas partai juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Di antaranya Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Daniel Mutaqin, Plt. Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, jajaran Kesbangpol Jawa Barat, para pendiri partai, organisasi sayap Partai Golkar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, KPU Kabupaten Bekasi, Bawaslu Kabupaten Bekasi, serta perwakilan partai politik lain, seperti Gerindra, PSI, dan PKB.

Menurut Udi, kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa Partai Golkar masih memiliki posisi penting dalam dinamika politik di Kabupaten Bekasi.

“Ini menjadi sinyal yang baik. Artinya, Golkar masih diperhitungkan dan memiliki tempat di tengah masyarakat serta dalam dinamika politik daerah. Pekerjaan rumah kita bersama sekarang adalah bagaimana merapatkan barisan, memperkuat konsolidasi, dan memenangkan hati rakyat,” ungkapnya.

Udi menambahkan, PK Golkar Cikarang Timur siap mendukung dan bersinergi dengan kepengurusan baru DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program partai sekaligus memperluas pelayanan dan komunikasi politik kepada masyarakat hingga tingkat akar rumput.

“Kami dari PK Golkar Cikarang Timur siap bersinergi dan mendukung kepengurusan baru. Semoga seluruh kader dapat menjaga kekompakan dan bersama-sama membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Jawa Barat

“Dugaan pungutan liar di kawasan Jembatan Timbang Tolongas, Sumedang, menjadi perhatian serius karena sejumlah truk bermuatan terlihat melanjutkan perjalanan tanpa masuk ke area penimbangan setelah diduga terjadi transaksi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak pengelola UPKB serta instansi terkait. Transparansi pemeriksaan dan penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.”

Headline

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Jawa Barat

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”