NEWSBIDIK,CIREBON, Sejumlah warga Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, mengaku resah dengan dugaan aktivitas penampungan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di sebuah gudang yang berada di kawasan permukiman. Rabu, (12/8/2026)
Menurut informasi yang disampaikan warga kepada awak media, solar tersebut diduga diperoleh dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), kemudian dipindahkan menggunakan kendaraan tertentu sebelum dibawa ke sebuah gudang yang disebut-sebut berada di lingkungan padat penduduk.
Warga menduga lokasi tersebut digunakan sebagai tempat penampungan sementara sebelum BBM kembali didistribusikan kepada pihak lain. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pemeriksaan dari instansi berwenang.
Aktivitas Kendaraan Tangki Dipertanyakan
Sejumlah warga menyebut adanya kendaraan, termasuk kendaraan tangki, yang beberapa kali terlihat keluar-masuk area gudang. Aktivitas tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan karena lokasi gudang berada cukup dekat dengan rumah warga.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa masyarakat menduga BBM bersubsidi tersebut berasal dari pembelian di SPBU dan kemudian dipindahkan ke kendaraan tangki untuk ditampung di lokasi tersebut.
“Kami melihat ada aktivitas kendaraan yang keluar-masuk. Kami khawatir kalau benar BBM dalam jumlah besar ditampung di sini karena lokasinya dekat dengan rumah warga,” ujar warga tersebut.
Media belum memperoleh keterangan resmi dari pemilik gudang maupun pihak yang disebut warga terkait dugaan aktivitas tersebut. Karena itu, informasi mengenai asal BBM, volume yang disimpan, tujuan penampungan, serta legalitas kegiatan masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan resmi.
Berpotensi Berkaitan dengan Ketentuan UU Migas
Apabila benar terdapat kegiatan penyimpanan, pengangkutan, atau niaga BBM yang dilakukan tanpa izin atau dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, aktivitas tersebut dapat berimplikasi hukum.
Ketentuan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui regulasi terkait, termasuk UU Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan pidana dalam UU Migas mencakup antara lain perbuatan terkait kegiatan penyimpanan maupun penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM. Penerapan pasal tertentu, termasuk Pasal 53 atau Pasal 55, tentunya harus didasarkan pada fakta hasil penyelidikan dan penyidikan serta terpenuhinya unsur-unsur pidananya.
Selain itu, distribusi BBM tertentu yang mendapat penugasan atau subsidi pemerintah memiliki ketentuan tersendiri. Penyaluran BBM bersubsidi pada prinsipnya ditujukan kepada konsumen yang berhak dan diawasi sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Keselamatan Warga Menjadi Perhatian
Selain aspek hukum, warga juga mengkhawatirkan aspek keselamatan apabila benar terdapat penyimpanan BBM dalam jumlah besar di tengah permukiman.
BBM merupakan bahan yang mudah terbakar sehingga penyimpanan dalam jumlah besar harus memenuhi ketentuan keselamatan, teknis, dan perizinan yang berlaku. Karena itu, warga meminta instansi terkait memastikan apakah gudang tersebut memiliki izin dan memenuhi persyaratan keselamatan.
Warga Minta Pemeriksaan
Warga berharap aparat dan instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Mereka meminta beberapa hal, antara lain:
Memeriksa legalitas gudang dan kegiatan penyimpanan BBM;
Memastikan asal-usul serta volume BBM yang berada di lokasi;
Memeriksa dokumen kendaraan dan izin pengangkutan apabila terdapat aktivitas pemindahan BBM;
Memastikan apakah BBM yang ditampung merupakan BBM bersubsidi dan diperuntukkan bagi konsumen yang berhak;
Melakukan penindakan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran hukum; dan
Memastikan aspek keselamatan warga di sekitar lokasi.
Untuk pengawasan kegiatan hilir minyak dan gas bumi, BPH Migas merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan sesuai lingkup tugasnya. Sementara itu, aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan tindak pidana.
“Kami berharap jangan sampai menunggu terjadi sesuatu baru ada tindakan. Kalau memang kegiatan tersebut legal, silakan ditunjukkan izinnya. Kalau ternyata melanggar, kami meminta segera ditertibkan,” ujar warga.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pemilik gudang maupun pihak terkait lainnya mengenai dugaan aktivitas tersebut. Konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam informasi warga tetap diperlukan agar pemberitaan memenuhi prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.
Warga menyatakan akan menyampaikan laporan secara resmi kepada instansi berwenang apabila dugaan aktivitas tersebut terus berlangsung dan tidak mendapatkan pemeriksaan.
Baca Juga
Bripda Sadam Herlambang Sabet Emas di Kejuaraan Taekwondo Kapolri Cup 6
