Scroll untuk baca berita
Jawa BaratNEWSBIDIK PANGANDARANPOLRI

Kolaborasi Forkopimda Wujudkan Pangandaran Aman dan Kondusif

363
×

Kolaborasi Forkopimda Wujudkan Pangandaran Aman dan Kondusif

Sebarkan artikel ini
Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan SIK MH bersama Dandim 0625 Letkol CZI Ibnu Muntaha M.Ham saat memantau langsung jalannya aksi di Pangandaran, Senin (1/9/2025). (Dok. Humas Polres Pangandaran)

NEWS BIDIK, Pangandaran – Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pangandaran pada aksi yang berlangsung Senin (1/9/2025) terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kondisi ini tercapai berkat sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pangandaran yang melibatkan Polres Pangandaran, Kodim 0625, serta unsur pemerintah daerah.

Kapolres Pangandaran, AKBP Andri Kurniawan SIK MH, bersama Dandim 0625 Letkol CZI Ibnu Muntaha M.Ham, turun langsung ke lapangan guna memastikan jalannya kegiatan masyarakat berlangsung lancar tanpa hambatan berarti.

Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, memberikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak yang menjaga keamanan wilayahnya.

“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres, TNI, Forkopimda, serta masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Alhamdulillah, semua berjalan aman dan kondusif,” ujarnya.

Menurut Bupati, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya suasana damai, sejalan dengan visi Pangandaran sebagai daerah pariwisata yang nyaman dan aman bagi semua.

Forkopimda Pangandaran menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan serta merangkul seluruh elemen masyarakat agar setiap agenda publik dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kenyamanan bersama.

Tinggalkan Balasan

Jawa Barat

“Dugaan praktik pengangsuan solar bersubsidi di SPBU 34.452.15 Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, perlu mendapat perhatian serius. Jika benar ditemukan kendaraan yang telah dimodifikasi, pengisian berulang kali, serta penggunaan puluhan jerigen, maka hal tersebut harus segera diverifikasi oleh pihak berwenang untuk memastikan apakah penyaluran BBM bersubsidi telah sesuai ketentuan.”

Jawa Barat

Aparat penegak hukum dan instansi berwenang diharapkan segera melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan legalitas kegiatan, status lahan, serta ada atau tidaknya pelanggaran. Jika ditemukan unsur pelanggaran, penindakan sesuai ketentuan hukum perlu dilakukan. Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi oleh instansi yang berwenang.