Scroll untuk baca berita
AcehDaerah

Stafsus Menteri Koperasi Bersama Kadis Koperasi Aceh Tinjau Kesiapan Gerai KDKMP di Pidie

2478
×

Stafsus Menteri Koperasi Bersama Kadis Koperasi Aceh Tinjau Kesiapan Gerai KDKMP di Pidie

Sebarkan artikel ini

PIDIE, NEWSBIDIK – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh terus mendorong percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kesiapan gerai koperasi di Kabupaten Pidie, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Mitigasi Risiko dan Kepatuhan Koperasi, David Bastian, bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Reza Ferdian. Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan fisik bangunan serta kelengkapan fasilitas pendukung agar gerai KDKMP dapat segera difungsikan.

Kedatangan rombongan disambut Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperdagkop UKM) Kabupaten Pidie, Cut Afrianidar, S.H., M.Si., CPMP. Bersama jajaran terkait, rombongan meninjau langsung sejumlah lokasi gerai untuk memverifikasi kondisi pembangunan sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang masih harus dipenuhi.

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran peninjauan di antaranya Gerai KDKMP Peukan Sot, Kecamatan Simpang Tiga, serta KDMP Gampong Pasi Rawa, Kota Sigli, termasuk sejumlah gerai lainnya di wilayah Kabupaten Pidie.

Dari hasil peninjauan, diketahui bahwa sebagian besar bangunan gerai telah selesai didirikan. Namun, kesiapan operasionalnya masih terkendala keterbatasan sarana dan prasarana, seperti rak display, etalase, perangkat kasir, hingga ketersediaan stok barang awal.

Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah gerai belum dapat beroperasi secara maksimal, meskipun pembangunan fisik telah terealisasi.

Kepala Disperdagkop UKM Pidie, Cut Afrianidar, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mendorong percepatan pemenuhan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Menurutnya, kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor penting agar gerai KDKMP dapat segera menjalankan aktivitas usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Pidie terus mendorong agar seluruh kebutuhan sarana dan prasarana gerai KDKMP dapat segera dilengkapi. Dengan demikian, koperasi bisa segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujar Cut Afrianidar.

Ia menjelaskan, keberadaan KDKMP memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat gampong. Melalui koperasi yang berfungsi secara optimal, diharapkan aktivitas perdagangan dan perputaran ekonomi lokal semakin berkembang, sekaligus mempermudah masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok tanpa harus bepergian jauh ke pusat perkotaan.

Dukungan terhadap percepatan operasional KDKMP juga disampaikan Keuchik Gampong Pasi Rawa, Yusriadi. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat bersama pengurus koperasi telah memiliki kesiapan dan antusiasme untuk segera menjalankan gerai yang telah dibangun di wilayahnya.

“Kami berharap gerai KDKMP ini segera dilengkapi dengan fasilitas yang masih dibutuhkan sehingga dapat mulai beroperasi. Pengurus koperasi dan masyarakat sudah siap serta sangat antusias menantikan berjalannya kegiatan usaha ini,” ungkap Yusriadi.

Yusriadi juga berharap adanya dukungan dan percepatan fasilitasi dari pemerintah pusat maupun provinsi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan operasional. Menurutnya, gerai yang telah dibangun menggunakan anggaran negara perlu segera difungsikan agar tidak terbengkalai dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Cut Afrianidar turut didampingi Pendamping Project Management Officer (PMO) Kabupaten Pidie, Darmawan dan Cut Syifa, serta Babinsa wilayah Kota Sigli yang turut mendukung pengawalan pelaksanaan program KDKMP sebagai salah satu program prioritas nasional.

Pemerintah Kabupaten Pidie berharap hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Staf Khusus Menteri Koperasi bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh dapat menjadi dasar tindak lanjut yang konkret, terutama dalam mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana gerai.

Dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, seluruh gerai KDKMP yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Pidie diharapkan dapat segera beroperasi. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses ekonomi masyarakat, mendorong kemandirian gampong, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Baca Juga

Bupati Nagan Raya Sampaikan Undangan Presiden Prabowo Lewat Hashim Djojohadikusumo

Presiden Prabowo Resmikan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, Simbol Kebangkitan Ekonomi Rakyat

Tinggalkan Balasan

Daerah

Kapolres Ngawi AKBP M. Amirul Hakim menegaskan tidak ada anggota Polri yang kebal hukum dalam pemberantasan narkoba. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik sebagai pengguna maupun pengedar, akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Pemberantasan narkoba harus dimulai dari internal kepolisian sebagai bentuk integritas, keteladanan, dan komitmen menjaga kepercayaan masyarakat.”

Aceh

Polemik bendera Aceh harus segera diselesaikan agar tidak terus menimbulkan konflik dan korban jiwa. Dugaan penembakan di Pulo Kenari, Pidie, juga harus diusut tuntas secara transparan. Aparat diharapkan mengedepankan pendekatan humanis dan mengutamakan keselamatan masyarakat.”

Daerah

Kutipan Berita Unggulan:
“Empat medali emas menjadi modal awal bagi Kontingen Jepara untuk terus melaju di Porprov XVII Jawa Tengah 2026. Dengan semangat juang, kerja keras, dan kekompakan seluruh atlet, pelatih, serta ofisial, Jepara optimistis mengejar target 50 medali emas dan menembus empat besar.”

Aceh

“Dugaan aktivitas warga negara asing di kawasan hutan Aceh harus ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan faktual dan koordinasi lintas instansi. Jika terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian, pertambangan, kehutanan, atau lingkungan hidup, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.”