Scroll untuk baca berita
DaerahPeristiwa

Ucapan Diskriminatif Oknum HRD PT FCC Indonesia Berujung Laporan Polisi: FKUB dan LBH Desak Penegakan Hukum Tegas

1453
×

Ucapan Diskriminatif Oknum HRD PT FCC Indonesia Berujung Laporan Polisi: FKUB dan LBH Desak Penegakan Hukum Tegas

Sebarkan artikel ini
Perwakilan LBH Bumi Proklamasi dan Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) saat mendampingi pelaporan ke Polres Karawang terkait dugaan ucapan diskriminatif oleh oknum HRD PT FCC Indonesia, Rabu (30/7/2025)./NEWSBIDIK

NEWS-BIDIK, KARAWANG  Pernyataan kontroversial seorang oknum Manager HRD PT FCC Indonesia yang menyebut “orang Karawang gak pinter-pinter” memicu babak baru dalam dinamika hubungan industrial di Karawang. Ucapan tersebut dilontarkan saat pertemuan resmi di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Karawang beberapa pekan lalu, dan kini berbuntut panjang hingga ke ranah hukum.

Meskipun sebelumnya persoalan tersebut telah dimediasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui pertemuan para pihak di Bandung pada Jumat (25/7/2025), namun laporan hukum tetap dilayangkan oleh Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi ke Polres Karawang.

“Kami mendesak Polres Karawang untuk segera memproses laporan ini. Jangan sampai ada pembiaran,” tegas Dede Jalaludin, SH dari LBH Bumi Proklamasi dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).

LBH Bumi Proklamasi menduga adanya potensi perlindungan internal dari manajemen PT FCC Indonesia terhadap oknum yang dilaporkan. Pihaknya pun menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi telah dilakukan pada Selasa (29/7/2025) di Polres Karawang.

Menurut Dede, ucapan yang dilontarkan oknum HRD PT FCC tersebut sangat berpotensi melecehkan dan mendiskreditkan martabat masyarakat Karawang, serta mencederai prinsip etika kerja perusahaan Jepang yang dikenal menjunjung tinggi kedisiplinan dan integritas profesional.

“Dalam korporasi Jepang, semua jajaran manajerial termasuk HRD wajib mematuhi code of conduct. Pelanggaran ini jelas mencoreng citra perusahaan di mata publik,” ujarnya.

LBH Bumi Proklamasi bersama FKUB berkomitmen mengawal proses hukum hingga tuntas dan memastikan tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun, termasuk dari kalangan industri besar.

Sementara itu, sang oknum HRD dalam wawancara eksklusif dengan Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya alias Opan, menyampaikan klarifikasinya. Ia mengaku tidak memiliki maksud merendahkan masyarakat Karawang.

Dalam pernyataannya pada Kamis (24/7/2025) di sebuah kafe di Karawang, ia mengklaim bahwa ucapannya telah dipotong dan disebarluaskan secara tidak utuh di media sosial. Menurutnya, yang dimaksud adalah adanya anggapan internal manajemen bahwa kualitas SDM lokal perlu ditingkatkan, dan hal itu justru menjadi dasar pihaknya bekerja sama dengan Disnaker untuk menyelenggarakan pelatihan kerja bagi warga Karawang.

Namun, klarifikasi tersebut tidak serta merta meredam reaksi publik. Sejumlah warga yang turut mengawal laporan ke Mapolres Karawang tetap menyerukan agar harga diri masyarakat Karawang dijaga dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

“PT FCC Indonesia wajib tunduk pada hukum Indonesia. Hukum tak boleh kalah oleh kuasa modal,” tegas seorang warga saat mendampingi pelaporan.

Kasus ini menjadi sorotan luas publik, terutama dalam konteks penghormatan terhadap martabat lokal di tengah dinamika industrialisasi yang terus berkembang di wilayah Karawang.

Daerah

Kapolres Ngawi AKBP M. Amirul Hakim menegaskan tidak ada anggota Polri yang kebal hukum dalam pemberantasan narkoba. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik sebagai pengguna maupun pengedar, akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Pemberantasan narkoba harus dimulai dari internal kepolisian sebagai bentuk integritas, keteladanan, dan komitmen menjaga kepercayaan masyarakat.”

Daerah

Kutipan Berita Unggulan:
“Empat medali emas menjadi modal awal bagi Kontingen Jepara untuk terus melaju di Porprov XVII Jawa Tengah 2026. Dengan semangat juang, kerja keras, dan kekompakan seluruh atlet, pelatih, serta ofisial, Jepara optimistis mengejar target 50 medali emas dan menembus empat besar.”

Daerah

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Nagan Raya membutuhkan sinergi, komitmen, dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil monitoring, memastikan realisasi anggaran berjalan optimal, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.”

Aceh

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”