Penjual Obat Terlarang di Brebes Terungkap, Terlibat Jaringan Pil Aceh — Terancam 10 Tahun Penjara Sesuai Pasal 196 UU Kesehatan

“Tanah adat tidak boleh dipermainkan oleh mafia tanah, pejabat, maupun pihak yang bersembunyi di balik dokumen administratif. Apa yang dilakukan Willem RN Buratehi Bewela adalah bentuk perlawanan terhadap praktik manipulasi tanah adat yang merugikan masyarakat Papua,” tegas Wilson Lalengke, alumni Lemhannas RI, menanggapi pencabutan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Marga Bewela di Sorong.

Kalau jalan sudah ditumbuhi rumput, berarti salah metode. Tidak ada lapisan penutup yang sesuai standar.” – Ahli konstruksi jalan

Sudah sering ada pihak pemerintah datang meninjau lokasi, tapi tidak ada tindakan nyata. Semua hanya formalitas,” ujar salah seorang warga Kuala Pesisir saat diwawancarai Tim Liputan Media Aceh.

Sekarang anak saya masih belum bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk sekolah pun, gurunya yang datang ke rumah agar Rinda tidak ketinggalan pelajaran,” tutur Tri Windarti, ibu Rinda, dengan suara bergetar menahan tangis

“Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kasus tewasnya Affan harus diusut tuntas. Pelaku wajib menerima hukuman sekeras-kerasnya demi tegaknya keadilan.”

Oleh: Veronica Zulkarnaen S.I.Kom
Amok 2025 membuka peluang reformasi jilid dua. Jika kesempatan ini diabaikan, bangsa ini akan terjebak dalam siklus represi dan amok yang berulang. Menempatkan Polri di bawah Kemendagri adalah langkah awal untuk membangun demokrasi yang lebih kokoh, stabilitas yang lebih adil, dan negara hukum yang sungguh-sungguh melindungi rakyatnya.”

Gelombang demonstrasi 25–31 Agustus 2025 meninggalkan duka mendalam. Sembilan orang tewas, ratusan luka-luka, dan ribuan lainnya diamankan aparat. Aksi yang awalnya digerakkan isu kenaikan tunjangan DPR hingga kasus Affan Kurniawan, berujung pada kerusuhan di berbagai daerah

“Selama belum ada keputusan Pengadilan Negeri Nagan Raya, kami akan tetap melarang pihak manapun, termasuk BPN/ATR, masuk untuk mengukur tanah di Desa Cot Rambong. Ini demi tegaknya hukum dan hak masyarakat,” tegas salah satu tokoh masyarakat Cot Rambong.

Kericuhan tak terbendung ketika massa berhasil menjebol pintu gerbang utama Gedung DPRD Jepara. Sejumlah fasilitas kantor dijarah, sementara api membakar sebagian ruangan gedung sebelum akhirnya berhasil dipadamkan.

“Kerusuhan di DPRD Jabar memicu kebakaran gedung dan kendaraan. Gubernur Dedi Mulyadi turun langsung menenangkan massa, mencegah situasi semakin meluas.”