Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran pada 1 Oktober 2025 menjadi momentum penting dalam pembahasan Perubahan APBD 2025 serta penguatan regulasi daerah melalui empat Raperda inisiatif. Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menuntaskan seluruh agenda pembahasan demi mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran.”
DPRD KAB PANGANDARAN
Ketua DPRD Pangandaran Tekankan Komitmen Perjuangan Dana Bagi Hasil di Milangkala Desa Pangandaran
Perjuangan Dana Bagi Hasil bukan dimulai ketika saya duduk di DPRD, tetapi sudah sejak lebih dari dua dekade lalu. Dari hanya Rp15 juta hingga mencapai Rp105 juta pada 2009, itu adalah bukti bahwa hak desa harus diperjuangkan dengan komitmen, kesabaran, dan kolaborasi,” tegas Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, pada Milangkala Desa Pangandaran ke-43.
DPRD Pangandaran Panggil Dirut RSUD Pandega Terkait Dugaan Kelalaian Pasien Meninggal
Komisi IV DPRD Pangandaran akan memanggil Direktur RSUD Pandega untuk mengklarifikasi dugaan kelalaian penanganan pasien kecelakaan yang meninggal dunia. Langkah ini diambil guna memastikan kebenaran informasi dan mendorong perbaikan layanan kesehatan di daerah.”
Imat Klarifikasi Isu Kepemilikan Aset Pribadi yang Viral di Media Sosial
Pernyataan di media sosial itu sama sekali tidak benar. Saya tidak memiliki seperti yang dituduhkan. Ini fitnah yang bisa merusak reputasi saya sebagai wakil rakyat,” tegas Imat menanggapi isu kepemilikan aset pribadi yang viral di media sosial.
Ketua DPRD Pangandaran: Petugas DLHK Adalah Pahlawan Sampah, Gaji dan Kesejahteraan Harus Diutamakan
“Kalau tidak bersih, jangan bicara wisata. Para petugas kebersihan ini adalah pahlawan sampah yang bekerja tanpa banyak terlihat, maka gaji dan kesejahteraan mereka harus diperhatikan,” tegas Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin.
Fraksi Golkar DPRD Pangandaran Dorong Akselerasi Pembahasan Empat Raperda Prioritas 2025
Dengan regulasi baru, tata kelola desa harus lebih profesional, transparan, dan akuntabel demi kemajuan Pangandaran.” – Yusef Rahmanudin, Fraksi Golkar DPRD Pangandaran
Jika 120 ODGJ Dilepas, Objek Wisata Pangandaran Terancam “Meleset”,Bukan Melesat
Jika Himathera menghentikan layanan dan 120 ODGJ dilepasliarkan, objek wisata Pangandaran bukan melesat — tapi meleset karena dipadati ODGJ.”
H. Jalaludin S.Ag, Ketua Komisi IV DPRD Pangandaran
DPRD Pangandaran Desak Usut Tuntas Kasus Tiket Wisata Palsu
Kasus tiket wisata palsu ini harus diselesaikan secara hukum dan ditangani dengan transparansi penuh. Publik berhak tahu berapa sebenarnya pendapatan pariwisata Pangandaran setiap hari.”
— Asep Noordin, Ketua DPRD Pangandaran
Desa Selasari Masuk 10 Besar Nasional, DPRD Pangandaran Sebut Kado Indah untuk Daerah
“Desa Selasari berhasil masuk 10 besar Desa Wisata terbaik tingkat nasional. Ini menjadi kado indah bagi Kabupaten Pangandaran sekaligus bukti nyata sinergi pemerintah, masyarakat, dan BUMDes dalam mengembangkan potensi lokal.”
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.





