Semarang

“Warga mendesak Dinas Imigrasi Jawa Tengah mengambil langkah tegas terkait dugaan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang bekerja tanpa izin di Kawasan Industri Kendal (KIK). Temuan adanya mess penampungan, upah di bawah standar, hingga ketiadaan BPJS dan K3 memperkuat dugaan praktik pelanggaran ketenagakerjaan oleh perusahaan. Kasus ini kini menjadi sorotan dan menunggu tindakan nyata dari pihak berwenang.”

PAC Muslimat NU Ungaran Timur menghadirkan Ustazah Mumpuni Handayayekti dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai upaya memperkuat kebersamaan dan soliditas Nahdliyyin. Kegiatan yang digelar di halaman MWCNU tersebut disambut antusias lebih dari 1.500 jamaah, menegaskan bahwa NU di Ungaran Timur tetap kompak dan solid.”

“Bagaimana mungkin fasilitas vital seperti pompa banjir berhenti hanya karena solar habis,” keluh seorang warga Semarang yang kecewa atas kinerja BBWS Pemali Juana.

Kasus ini bukan sekadar kesalahan input data. Ada dugaan kuat permainan sistematis yang melibatkan oknum perangkat kelurahan hingga instansi terkait. Korban dirugikan secara hukum, sosial, dan hak sipil ketika ia ‘dimatikan’ dalam sistem kependudukan, padahal masih hidup.”

Bangunan sarana yang dikerjakan oleh PT. KAI di atas luas tanah sekitar 2.700 meter persegi diduga tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pihak internal proyek mengakui bahwa perizinan PBG masih dalam proses pembuatan.”

Proyek drainase senilai Rp11,7 miliar di Kawasan Dempel, Muktiharjo Kidul, Semarang menuai sorotan. Selain tidak memasang papan informasi proyek, pelaksana diduga memasang UDitch tanpa lantai kerja di atas genangan air. Praktik ini jelas bertentangan dengan standar teknis konstruksi dan berpotensi menurunkan kualitas bangunan. Dengan selisih anggaran mencapai Rp3,39 miliar dari pagu awal, publik berhak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek tersebut.”

Praktik penimbunan solar subsidi ini berlangsung terang-terangan di pinggir jalan utama, bahkan meski aktivitas ini mencolok, tidak ada tindakan tegas dari aparat setempat. Masyarakat pun menduga kuat adanya pembiaran atau kolusi antara pelaku dengan oknum aparat.”

“Seharusnya aparat menjadi pelindung masyarakat, bukan justru tameng korporasi yang menindas rakyat kecil. Momentum ini tepat bagi warga untuk menuntut Pemkot tidak tutup mata,” tegas Andi K., Pemimpin Redaksi newsbidik.com.

“Anggaran pencitraan Pemkot Semarang yang mencapai Rp2,26 miliar di media sosial menuai kritik. Publik menilai dana sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk penanganan banjir dan pemberdayaan warga miskin, ketimbang hanya untuk publikasi dan promosi.”

“Kami hanya ingin hak kami dikembalikan. Tanah ini adalah warisan keluarga yang jelas ada bukti kepemilikannya,” ujar salah satu ahli waris dengan nada tegas.

Transparansi sudah kami buka melalui media sosial dan portal resmi pemerintah. Anggaran bisa diakses publik agar masyarakat ikut mengawasi. Dengan begitu, tidak ada ruang untuk praktik korupsi, main amplop, atau permainan di bawah meja,” – Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

BERITA DAERAH. HUKUM & KRIMINAL
NEWS-BIDIK SEMARANG JATENG