Browibowo557 Pos

Komisi IV DPRD Pangandaran akan memanggil Direktur RSUD Pandega untuk mengklarifikasi dugaan kelalaian penanganan pasien kecelakaan yang meninggal dunia. Langkah ini diambil guna memastikan kebenaran informasi dan mendorong perbaikan layanan kesehatan di daerah.”

Pernyataan di media sosial itu sama sekali tidak benar. Saya tidak memiliki seperti yang dituduhkan. Ini fitnah yang bisa merusak reputasi saya sebagai wakil rakyat,” tegas Imat menanggapi isu kepemilikan aset pribadi yang viral di media sosial.

“Baru sebulan berdiri, jembatan gantung penghubung dua desa di Pangandaran roboh saat dilintasi belasan pelajar. Delapan siswa SMP IT Daarul Hikmah jatuh ke sungai, lima di antaranya mengalami luka ringan dan shock. Warga pertanyakan kualitas pembangunan jembatan.”

“Kalau tidak bersih, jangan bicara wisata. Para petugas kebersihan ini adalah pahlawan sampah yang bekerja tanpa banyak terlihat, maka gaji dan kesejahteraan mereka harus diperhatikan,” tegas Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin.

Dengan regulasi baru, tata kelola desa harus lebih profesional, transparan, dan akuntabel demi kemajuan Pangandaran.” – Yusef Rahmanudin, Fraksi Golkar DPRD Pangandaran

Jika Himathera menghentikan layanan dan 120 ODGJ dilepasliarkan, objek wisata Pangandaran bukan melesat — tapi meleset karena dipadati ODGJ.”
H. Jalaludin S.Ag, Ketua Komisi IV DPRD Pangandaran

Terus bersemangat dalam belajar. Doakan juga agar Socfindo semakin berjaya, produksi meningkat, sehingga dapat terus berkontribusi nyata bagi desa sekitar dan masyarakat luas,” — Hendri M.P. Siregar, Pengurus PT Socfindo Seunagan.

Selama ini mediasi sering dilakukan, tetapi tidak ada keputusan yang benar-benar menuntaskan masalah. Masyarakat justru sering merasa diposisikan lemah,” ujar Si Maun, salah seorang warga Nagan Raya.

“Seharusnya aparat menjadi pelindung masyarakat, bukan justru tameng korporasi yang menindas rakyat kecil. Momentum ini tepat bagi warga untuk menuntut Pemkot tidak tutup mata,” tegas Andi K., Pemimpin Redaksi newsbidik.com.

“Strategi Green Policing bukan hanya soal menindak pelaku tambang ilegal, tetapi menyelamatkan masa depan Aceh. Kami mengajak seluruh masyarakat menjadi bagian dari gerakan hijau ini — laporkan, tolak, dan hentikan aktivitas tambang liar demi lingkungan yang lestari,” tegas Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah.

“Anggaran pencitraan Pemkot Semarang yang mencapai Rp2,26 miliar di media sosial menuai kritik. Publik menilai dana sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk penanganan banjir dan pemberdayaan warga miskin, ketimbang hanya untuk publikasi dan promosi.”

Setoran parkir di Kawasan Industri Candi diduga tidak masuk kas daerah, melainkan langsung ke PT IPU. Publik berhak tahu ke mana uang itu mengalir.” – KRT. Ardhi Solehudin, W. (Ketua PPWI)

Reforma agraria sejati adalah harga mati. Tanpa itu, jangan bicara kedaulatan pangan,” — Arif Budiman, Dewan Syuro Serikat Petani Pasundan (SPP).

Kegiatan yang dilakukan bukan eksplorasi galian C, melainkan penambahan kolam limbah sawit. Pekerjaan juga sudah diberhentikan sementara, dan laporan baku mutu air limbah telah disampaikan ke DLH Nagan Raya,” – Nida, staf PKS CV Holi Palma.

“Penundaan pelimpahan berkas dan tersangka Juliet Kristianto Liu dapat menjadi awal yang baik bagi Tim Reformasi Polri untuk membenahi institusi Polri. Ini kasus nyata dan sedang terjadi di depan mata publik, jadi semestinya Tim bentukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo segera masuk membenahi Polri melalui kasus tersebut.” — Wilson Lalengke, Alumni Lemhannas RI.

Alhamdulillah, semua sudah sepakat menyelesaikan perkara ini secara damai melalui restorative justice. Korban juga telah mencabut laporan, sehingga kasus ini resmi tuntas,” ujar Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan.

Kasus tiket wisata palsu ini harus diselesaikan secara hukum dan ditangani dengan transparansi penuh. Publik berhak tahu berapa sebenarnya pendapatan pariwisata Pangandaran setiap hari.”
— Asep Noordin, Ketua DPRD Pangandaran