Scroll untuk baca berita
AcehWawancara Khusus

Keuchik Cot Rambong, Musriadi HD, Resmi Bebas dari Semua Tuntutan Hukum Terkait Dugaan Pemalsuan Surat Tanah

5839
×

Keuchik Cot Rambong, Musriadi HD, Resmi Bebas dari Semua Tuntutan Hukum Terkait Dugaan Pemalsuan Surat Tanah

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK — Nagan Raya.Kepala Desa (Keuchik) Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Musriadi HD, resmi dinyatakan bebas dari seluruh tuntutan hukum terkait dugaan pemalsuan surat tanah yang sebelumnya dilaporkan oleh PT Ambiya Putra Cut Nina. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue pada Kamis,(6/11/2025).

Kuasa Hukum Musriadi HD, Agus Jalizar, SH., M.H, menyampaikan bahwa laporan yang ditujukan kepada kliennya, termasuk tuduhan mafia tanah sebagaimana sempat diberitakan beberapa media online, tidak terbukti secara hukum.

“Majelis Hakim telah memutuskan bahwa klien kami, Musriadi HD, bebas dari seluruh dakwaan. Tuduhan yang dialamatkan pihak PT Ambiya Putra tidak didukung alat bukti yang kuat,” ujar Agus Jalizar.

Sebelumnya, PT Ambiya Putra Cut Nina melaporkan Musriadi HD bersama beberapa warga Desa Cot Rambong ke kepolisian, bahkan hingga dilakukan penyelidikan oleh Mabes Polri. Namun, berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti yang disampaikan pelapor dinilai tidak mampu menguatkan tuduhan pemalsuan dokumen surat tanah.

Warga Desa Cot Rambong yang turut dilaporkan, melalui perwakilan mereka, menyambut baik putusan pengadilan tersebut.

“Kami masyarakat Cot Rambong selalu menjunjung tinggi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Nagan Raya membuktikan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Keuchik Musriadi dan kami masyarakat desa tidak terbukti,” ungkap Pautar, salah satu warga yang turut menjadi saksi dalam proses hukum tersebut.

Dengan putusan ini, Musriadi HD dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai kepala desa yang sebelumnya berstatus nonaktif akibat proses hukum yang berjalan.

Tinggalkan Balasan

Aceh

Ketua Wilter LSM GMBI Aceh, Zulfikar Z, menyoroti dugaan pengabaian putusan Mahkamah Agung RI Nomor 690 PK/Pdt/2018 oleh PT Surya Panen Subur (SPS) yang beroperasi di Desa Pulou Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Dalam putusan tersebut, PT SPS dihukum untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp136,8 miliar dan melakukan pemulihan lingkungan lahan gambut terbakar seluas 1.200 hektare dengan nilai Rp302,1 miliar.
Zulfikar mendesak Pemkab Nagan Raya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak menutup mata terhadap pelaksanaan putusan ini, serta segera menempuh langkah hukum berupa eksekusi paksa atau penyitaan aset perusahaan bila PT SPS tidak patuh.
Ia juga menantang pihak perusahaan untuk membuka data pemulihan lingkungan ke publik agar transparansi terjaga dan tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

Headline

“Makna-makna ini bukan sekadar susunan kata, melainkan paramasabda — doa dan penghormatan kepada kehidupan itu sendiri. Doa yang berlaku untuk diri, siapa pun, apa pun, dan di mana pun kita berada,” ujar Sriono dari Paseban Srimulih, menegaskan bahwa ajaran Swasti Luhur Ing Pribadi merupakan panggilan untuk menumbuhkan kesejahteraan dan kemuliaan dalam diri serta menjaga harmoni dengan sesama dan alam semesta.

Aceh

Dugaan penyerobotan lahan oleh PT KIM di Nagan Raya kembali memicu kemarahan warga. Meski Rapat Dengar Pendapat telah digelar di DPRK, aksi perusakan tanaman dan pembongkaran pondok milik masyarakat terus terjadi. Warga menilai perusahaan bertindak semena-mena dan mengabaikan kewajiban HGU, sementara pemerintah daerah dan DPRK terkesan tak berdaya menghadapi pengusaha perkebunan besar.”

Aceh

“Strategi Green Policing bukan hanya soal menindak pelaku tambang ilegal, tetapi menyelamatkan masa depan Aceh. Kami mengajak seluruh masyarakat menjadi bagian dari gerakan hijau ini — laporkan, tolak, dan hentikan aktivitas tambang liar demi lingkungan yang lestari,” tegas Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah.